Jike Terjadi Keterlambatan Penerbangan, Siapa yang Wajib Bertanggung Jawab??


News.PolisiOnline.com - Hari ini Bandara International Soekarno Hatta, Cengkareng - Tangerang dipadati oleh para penumpang yang menggunakan maskapai Penerbangan Lion Air. Seorang Penumpang tujuan Yogyakarta mengalami keterlambatan penerbangan yang harusnya berangkat pagi namun telat hingga 5,5 jam lebih, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? karena setiap penumpang pasti menginginkan kepastian (berangkat/tidaknya).

Call Center Kementerian Perhubungan (021) 151, Mari Sampaikan Keluhan anda disini.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 77 Tahun 2011 tentang TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA disebutkan bahwa : (download disini) :

BAB II 
JENIS TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DAN BESARAN GANTI KERUGIAN
Pasal 2 
Pengangkut yang mengoperasikan pesawat udara wajib bertanggung jawab atas kerugian terhadap : 
a. penumpang yang meninggal dunia, cacat tetap atau luka-luka; 
b. hilang atau rusaknya bagasi kabin;
c. hilang, musnah, atau rusaknya bagasi tercatat 
d. hilang, musnah, atau rusaknya kargo; 
e. keterlambatan angkutan udara; dan 
f. kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. 

Pasal 10 
Jumlah ganti kerugian untuk penumpang atas keterlambatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan sebagai berikut: 
a. keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam diberikan ganti rugi sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penumpang; 
b. diberikan ganti kerugian sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan huruf a apabila pengangkut menawarkan tempat tujuan lain yang terdekat dengan tujuan penerbangan akhir penumpang (re-routing), dan pengangkut wajib menyediakan tiket penerbangan lanjutan atau menyediakan transportasi lain sampai ke tempat tujuan apabila tidak ada moda transportasi selain angkutan udara; 
c. dalam hal dialihkan kepada penerbangan berikutnya atau penerbangan milik Badan Usaha Niaga Berjadwal lain, penumpang dibebaskan dari biaya tambahan, termasuk peningkatan kelas pelayanan (up grading class) atau apabila terjadi penurunan kelas atau sub kelas pelayanan, maka terhadap penumpang wajib diberikan sisa uang kelebihan dari tiket yang dibeli. 

Pasal 11 
Terhadap tidak terangkutnya penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, pengangkut wajib memberikan ganti kerugian berupa: 
a. mengalihkan ke penerbangan lain tanpa membayar biaya tambahan; dan/atau 
b. memberikan konsumsi, akomodasi, dan biaya transportasi apabila tidak ada penerbangan lain ke tempat tujuan.


Jika kita pelajari seksama, keterlambatan penerbangan merupakan kesalahan dari Pihak Operator,dan Pemerintah c.q Kemenhub sebagai Pihak Regulator (Pengawas, Pengatur dan Pengendali). Jika anda mengalami hal yang sama ini adalah Landasan Hukum yang bisa anda lakukan untuk menegur maskapai yang bersangkutan, daripada marah-marah tidak jelas tanpa tahu aturan yang berlaku ibarat "cuman angin lewat" bagi operator maskapai yang mendengarkannya.

"Mari Menjadi Penumpang yang Cerdas dengan Pengetahuan Dasar Hukum yang Jelas" PolisiOnline.


Share on Google Plus

ABOUT NEWS.POLISIONLINE.COM

Kabar Berita Polisi - Kabar Berita dari Polisi untuk Indonesia.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentar:

Poskan Komentar